ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR
- Authors
-
-
Rizal Abdul Munir
Universitas DjuandaAuthor -
Asep Thobibudin Qolyubi
Universitas DjuandaAuthor -
Danu Suryani
Universitas DjuandaAuthor
-
- Keywords:
- Badan Permusyawaratan Desa, Proses Legislasi, Peraturan Desa, Desa Pancawati, Partisipasi Masyarakat
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi legislatif yang sangat penting dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Pancawati menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses legislasi, seperti melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, banyak peraturan desa yang belum dijalankan dengan maksimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan intensif, perbaikan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi perlu ditingkatkan untuk memastikan peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.
- References
-
Ajat Sudrajat. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Bandung. 2020. Hlm. 207
Regy Hilman Pahlawan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54.
Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142
Galuh Candra Purnamasari. Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162
Thansri Gazali Syahfei. Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokrat. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141.
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Yusrina Handayani. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
Sofian Malik. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Maranatha. 2020. Hlm. 327
Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA. 2016. Hlm. 163
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Suwari Akhmaddhian. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran Majalengka. Empowerment. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2020. Hlm. 6-13
Akhmaddhian. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.2021. Hlm 217.
Salim. Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2021. Hlm. 52
Robert J.Mockler. Pengertian Teori Pengawasan. Jakarta. 2022. Hlm 100
Siti Rodhiya and Muhammad Harir. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2021. Hlm 294
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aisyah, Irham Auladi H. Al-hamidy, Kurniati, WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Badri, Ridwan Rasyid, Kurniati, OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: ANALISIS PERAN, TANTANGAN, DAN STRATEGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Piola Fulse, Syafira Aulia Ridwan, Muhammad Alif Sheysha, Irsyad Dahri, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PEMUDA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TOTAL DIPLOMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.