PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM
- Authors
-
-
Lisa Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Danindra Syifa Aulia Fitriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Satryo Hafidz Fathan Muflihun
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Patrilineal, Hak Waris Anak Perempuan, Kesetaraan di Hadapan Hukum
- Abstract
- Keberagaman sistem hukum adat di Indonesia turut memengaruhi kedudukan seseorang dalam memperoleh hak waris, termasuk dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sehingga dalam praktik pewarisan, anak perempuan cenderung memiliki kedudukan yang lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan adat berhadapan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal serta penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 1048 K/Pdt/2012, memperkuat pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, harmonisasi hukum waris adat dengan prinsip kesetaraan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil tanpa menghilangkan karakteristik masyarakat adat.
- References
-
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
Amare Calysta, N., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan”, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 3, Agustus 2026.
Cahyarani, A., dan Grace Sonya Dapitria Damanik, “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal”, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Dewayani, L. N. P., “Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 2, No. 2, 2022.
Dewi, D. K., “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No. 179 K/Sip/1961”, Vol. 14, No. 4, Oktober 2020.
Erfan, M., Nor Fadillah, dan Fitriah, “Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan”, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2024.
Gultom, E. C., “Studi Komparatif terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Adat dengan Hukum Nasional”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14, No. 1, 2021.
Haniru, R., “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 2, 2014.
Hastabrata, M. W., dan Siti Munawaroh Septyningrum, “Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali”, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol. 2, No. 1, April 2024.
Jessica, G. R., dan Meliyana Yustikarini, “Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris”, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024.
Mariana, U., Wiwin Nailufah, dan Taufiqur Rohman, “Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.
Prasetya, F., dan Mustika Dewi, “Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 10, No. 1, Februari 2026.
Said, S. U., dan Rizki Ihdan Maulana, “Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 2, 2023.
Sari, N., dan Sukri Hidayati, “Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018”, Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol. 10, No. 1, 2022.
Silitonga, M., “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2026.
Simamora, K., 2013, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Siregar, D., Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan, “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961”, Jurnal Adat dan Budaya, Vol. 7, No. 1, 2025.
Soetijono, I. K., Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato, “Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia”, KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, Januari–April 2025.
Sopaliu, M., Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Hak Waris atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat”, BAMETI Customary Law Review, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.
Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, Yustisia, Edisi 90, September–Desember 2014.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masya Adzani Haryono, Salman Alfarizie Putra Ismunandar, Ajirni Nur Wahdini, Nurdin, Fullah Jumaynah, SIMBOL TANPA SUBSTANSI? KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KASUS MEGAWATI SOEKARNOPUTRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldy Tua Tambunan, Olivia Sabrina, Neava Audrey Galza Anggara, PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.