PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM
- Authors
-
-
Lisa Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Danindra Syifa Aulia Fitriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Satryo Hafidz Fathan Muflihun
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Patrilineal, Hak Waris Anak Perempuan, Kesetaraan di Hadapan Hukum
- Abstract
- Keberagaman sistem hukum adat di Indonesia turut memengaruhi kedudukan seseorang dalam memperoleh hak waris, termasuk dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sehingga dalam praktik pewarisan, anak perempuan cenderung memiliki kedudukan yang lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan adat berhadapan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat patrilineal serta penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 1048 K/Pdt/2012, memperkuat pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, harmonisasi hukum waris adat dengan prinsip kesetaraan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil tanpa menghilangkan karakteristik masyarakat adat.
- References
-
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
Amare Calysta, N., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan”, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 3, Agustus 2026.
Cahyarani, A., dan Grace Sonya Dapitria Damanik, “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal”, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Dewayani, L. N. P., “Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 2, No. 2, 2022.
Dewi, D. K., “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No. 179 K/Sip/1961”, Vol. 14, No. 4, Oktober 2020.
Erfan, M., Nor Fadillah, dan Fitriah, “Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan”, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2024.
Gultom, E. C., “Studi Komparatif terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Waris Adat dengan Hukum Nasional”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14, No. 1, 2021.
Haniru, R., “Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 2, 2014.
Hastabrata, M. W., dan Siti Munawaroh Septyningrum, “Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali”, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol. 2, No. 1, April 2024.
Jessica, G. R., dan Meliyana Yustikarini, “Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris”, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024.
Mariana, U., Wiwin Nailufah, dan Taufiqur Rohman, “Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.
Prasetya, F., dan Mustika Dewi, “Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 10, No. 1, Februari 2026.
Said, S. U., dan Rizki Ihdan Maulana, “Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali”, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 2, 2023.
Sari, N., dan Sukri Hidayati, “Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018”, Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol. 10, No. 1, 2022.
Silitonga, M., “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2026.
Simamora, K., 2013, Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Siregar, D., Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan, “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961”, Jurnal Adat dan Budaya, Vol. 7, No. 1, 2025.
Soetijono, I. K., Nur Amaliah Ranie, dan Dominikus Rato, “Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia”, KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, Januari–April 2025.
Sopaliu, M., Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Hak Waris atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat”, BAMETI Customary Law Review, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.
Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, Yustisia, Edisi 90, September–Desember 2014.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Riski Adelia, Revani Putri Agung, Syarafina Aliffany, Tasa Syahna Najwa, Triani Triani, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Politik Hukum Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.