Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur
- Authors
-
-
Fatimah Nur'aini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Nareswari Anindya Hassya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Satrya Aditya Nugraha
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.
- References
-
Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. Unizar Recht Journal, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769
Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. Jurnal Inovasi Global, 4 (6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543
Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2).
Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516
Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.
Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the “Bale Mediasi” of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8 (4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691
Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1).
Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. Mazahib, 20 (2), 225 –250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774
Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Charel Zhalsadilla Haqni, Nursepti Soedarmo Putri, Ratu Chintania SPH, Salsabila Tiara Putri, Salma Ghasani, PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.