Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur
- Authors
-
-
Fatimah Nur'aini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Nareswari Anindya Hassya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Satrya Aditya Nugraha
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.
- References
-
Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. Unizar Recht Journal, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769
Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. Jurnal Inovasi Global, 4 (6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543
Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2).
Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516
Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.
Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the “Bale Mediasi” of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8 (4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691
Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1).
Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. Mazahib, 20 (2), 225 –250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774
Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Claudya, Ishma Alayya Nur Ivan, Muhammad Mawla Fayyazh, Muhammad Erlangga, Raditya Saputra, EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLISI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf, KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI’I , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Aulia Ananda Putri, PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riris Rismawati, Maitan Citra Lestari, Devi Alika Avrilia, Hilda Intan Rahmadan, Irawan Hadi Wiranata, STRATEGI MENJAGA KETAHANAN NASIONAL MELALUI PELESTARIAN BUDAYA DI SANGGAR TARI SEKAR MAYANG DESA DONGKO PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Jessica Aurelia Kurniawan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.