Pembuktian Hak dan Penguasaan Tanah Setelah Sewa Berakhir di Stasiun Cicurug Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Cbd
- Authors
-
-
Muhamad Tigor Pardomuan Siregar
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor -
Rika Amelia
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor -
Albanna Yoga Febriansyah
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor -
Kayla Navesa
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor -
Nazwa Azizah Azhary
Fakultas Hukum Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Grondkaart, Grondkaart, pencatatan aset, pencatatan aset, penguasaan tanah, penguasaan tanah, sewa tanah, sewa tanah, Stasiun Cicurug, Stasiun Cicurug
- Abstract
- Berakhirnya masa sewa tanah di Stasiun Cicurug pada 27 September 2007 menimbulkan sengketa antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Graha Cipta Optima mengenai pembuktian hak atas tanah dan dasar penguasaan fisik setelah sewa berakhir. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Cbd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventaris dan portal aset berfungsi sebagai bukti pendukung untuk menelusuri identitas bidang dan riwayat penguasaannya. Dalam perkara ini, majelis menerima Grondkaart sebagai alas hak dan menyatakan tanah seluas 7.820 m² sebagai milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah sewa berakhir, kuitansi pembayaran para pengguna tempat usaha kepada PT Graha Cipta Optima tidak cukup untuk membuktikan terbentuknya sewa baru dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Majelis menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengembalian tanah, dan membebankan ganti rugi materiil sebesar Rp1.204.968.160 kepada PT Graha Cipta Optima.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Pengadilan Negeri Cibadak. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Cbd, dibacakan 29 Agustus 2025.
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 'Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata.' Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010): 347–359. https://doi.org/10.22146/jmh.16225
Chandra, Rizky Yulia, I.G.A. Gangga Santi, dan Agung Basuki Prasetyo. 'Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang).' Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17381
Huang, Iervan, M. Cakra Bima, Dylan Tandi, dan Andris Pebrianto. 'Overlapping Hak Atas Tanah Grondkaart Perkeretaapian Dengan Hak Atas Tanah Masyarakat.' Jatiswara 40, no. 3 (2025): 308–319. https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i3.1268
Intansari, Virgia, dan Irene Eka Sihombing. 'Analisis Grondkaart Milik PT. KAI (Persero) sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah.' Reformasi Hukum Trisakti 3, no. 4 (2021). https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13606
Lumban Gaol, Selamat. 'Penguasaan dan Penghunian Fisik atas Objek Sewa Menyewa oleh Penyewa yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt).' Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 1 (2017). https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.139
Nasrul, Oky. 'Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga.' Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 525–546. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11438
Pahlevi, Farida Sekti. 'Kekuatan Hukum GRONDKAART dan Problematikanya di Indonesia.' AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 1 (2022): 69–82. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1522
Santoso, Urip. 'Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional.' Mimbar Hukum 24, no. 2 (2012): 275–288. https://doi.org/10.22146/jmh.16130
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Candra Ardiansyah Sinaga, Akhmad Fadhol, Wiwin Ariesta, PERAN ADMINISTRASI PERKARA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.