Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi
- Authors
-
-
Siti Fatimah Halim
Fakultas Hukum Universitas HasanuddinAuthor
-
- Keywords:
- Khilafah, Negara Hukum, Demokrasi, Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila
- Abstract
- Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah di Indonesia masih menjadi pembahasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian pihak memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus mengganti bentuk negara yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem khilafah serta urgensi penerapannya di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem khilafah memiliki perkembangan dan bentuk penerapan yang berbeda-beda dalam sejarah Islam. Sementara itu, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjadi kebutuhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- References
-
Ahyar, Muzayyin, dan Ni’matul Huda. “Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution.” Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021): 326–349. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726
Basri, dan Mohammad Takdir. “Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023): 51–76. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515
Sodiqin, Ali, dan Anwar M. Radiamoda. “The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State.” Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021): 138–167. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241
Tobroni, Faiq. “State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis.” Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025): 158–175. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915
Hadiyatna, Dian. “Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila.” ANTARA News, 7 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.