Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi

Authors
  • Siti Fatimah Halim

    Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
    Author
Keywords:
Khilafah, Negara Hukum, Demokrasi, Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila
Abstract
Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah di Indonesia masih menjadi pembahasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian pihak memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus mengganti bentuk negara yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem khilafah serta urgensi penerapannya di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem khilafah memiliki perkembangan dan bentuk penerapan yang berbeda-beda dalam sejarah Islam. Sementara itu, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjadi kebutuhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
References

Ahyar, Muzayyin, dan Ni’matul Huda. “Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution.” Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021): 326–349. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726

Basri, dan Mohammad Takdir. “Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023): 51–76. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515

Sodiqin, Ali, dan Anwar M. Radiamoda. “The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State.” Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021): 138–167. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241

Tobroni, Faiq. “State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis.” Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025): 158–175. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915

Hadiyatna, Dian. “Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila.” ANTARA News, 7 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-14
Section
Articles

How to Cite

Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6637

Similar Articles

461-470 of 528

You may also start an advanced similarity search for this article.