KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT ENGGANO
- Authors
-
-
Fauzan Chaira Ahmad Adifa
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Ananda Ningtyas Candra Wulan
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Sucy Permata Abdi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Enggano, matrilineal, kedudukan perempuan, masyarakat hukum adat
- Abstract
- Masyarakat adat Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga tanah dan harta tidak bergerak lainnya diturunkan melalui anak perempuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Enggano, perlindungan hukum yang tersedia baginya dalam sistem hukum nasional, dan formulasi pengaturan perlindungannya dalam peraturan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak perempuan, khususnya yang tertua, berkedudukan sebagai pemegang amanah atas tanah keluarga yang bersifat kolektif, bukan sebagai pemilik perorangan. Kedudukan tersebut mulai tergerus oleh pergeseran pembagian waris kepada seluruh anak dan oleh peralihan tanah melalui Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala desa. UUD NRI 1945, UUPA, UU HAM, dan CEDAW telah memberikan dasar pengakuan dan perlindungan, namun dasar itu belum bekerja efektif karena masyarakat hukum adat Enggano belum ditetapkan secara formal. Perlindungan yang memadai memerlukan Keputusan Bupati untuk menetapkan masyarakat hukum adat Enggano dan peraturan daerah yang mengakui pewarisan matrilineal, membatasi peralihan tanah warisan, serta melibatkan perempuan adat dalam penyelesaian sengketa waris.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), dan khusus Pasal 15 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Pasal 238 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149).
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 214).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 perihal sengketa waris antara Langtewas dkk. dan Benih Ginting, 23 Oktober 1961.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Utomo, Laksanto, 2016, Hukum Adat, RajaGrafindo Persada, Depok.
Arifin, Zainal, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende", Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 16, No. 2, 2017, DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247.
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Aulia Ananda Putri, PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.