KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT ENGGANO
- Authors
-
-
Fauzan Chaira Ahmad Adifa
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Ananda Ningtyas Candra Wulan
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Sucy Permata Abdi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Enggano, matrilineal, kedudukan perempuan, masyarakat hukum adat
- Abstract
- Masyarakat adat Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga tanah dan harta tidak bergerak lainnya diturunkan melalui anak perempuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Enggano, perlindungan hukum yang tersedia baginya dalam sistem hukum nasional, dan formulasi pengaturan perlindungannya dalam peraturan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak perempuan, khususnya yang tertua, berkedudukan sebagai pemegang amanah atas tanah keluarga yang bersifat kolektif, bukan sebagai pemilik perorangan. Kedudukan tersebut mulai tergerus oleh pergeseran pembagian waris kepada seluruh anak dan oleh peralihan tanah melalui Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan kepala desa. UUD NRI 1945, UUPA, UU HAM, dan CEDAW telah memberikan dasar pengakuan dan perlindungan, namun dasar itu belum bekerja efektif karena masyarakat hukum adat Enggano belum ditetapkan secara formal. Perlindungan yang memadai memerlukan Keputusan Bupati untuk menetapkan masyarakat hukum adat Enggano dan peraturan daerah yang mengakui pewarisan matrilineal, membatasi peralihan tanah warisan, serta melibatkan perempuan adat dalam penyelesaian sengketa waris.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), dan khusus Pasal 15 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Pasal 238 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149).
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 214).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 perihal sengketa waris antara Langtewas dkk. dan Benih Ginting, 23 Oktober 1961.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Utomo, Laksanto, 2016, Hukum Adat, RajaGrafindo Persada, Depok.
Arifin, Zainal, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende", Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 16, No. 2, 2017, DOI: https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247.
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldy Tua Tambunan, Olivia Sabrina, Neava Audrey Galza Anggara, PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.