PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN
- Authors
-
-
Alvinto Suud
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Sinintha Yuliansih Sibarani
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- human trafficking, Kamboja, pemerintah, perlindungan korban, kerja paksa
- Abstract
- Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan cara-cara yang melawan kehendak korban. Kamboja menghadapi persoalan perdagangan manusia dalam berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan utang, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor kerentanan perdagangan manusia di Kamboja serta mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation 2008 serta lembaga koordinasi seperti National Committee for Counter Trafficking. Pemerintah juga menjalankan sosialisasi, pelatihan, operasi penyelamatan, kerja sama lintas negara, dan rujukan korban. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa korupsi dan dugaan keterlibatan aparat, lemahnya identifikasi korban, keterbatasan layanan, serta belum konsistennya penyidikan terhadap eksploitasi kerja paksa di kompleks penipuan daring. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai prioritas melalui penyaringan korban yang independen, bantuan hukum dan psikososial, pemulangan yang aman, serta penindakan yang transparan terhadap pelaku tanpa mempidanakan korban atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.
- References
-
Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human trafficking) di Kamboja. Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL), 9, 38-62.
Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. Jurnal Selat, 5(2), 134-147.
Amnesty International. (2025, 26 Juni). Cambodia: 'I was someone else’s property': Slavery, human trafficking and torture in Cambodia’s scamming compounds (ASA 23/9447/2025). https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/9447/2025/th/
Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 1-7.
Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. Suara Edukasi Hukum, 1(1).
Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human trafficking. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 5(1), 1-27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moh. Rafli Haggani, Mishbahul Munir, PROSES PENANGANAN DATA PESERTA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syahrial Ahmadal, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.