PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN
- Authors
-
-
Alvinto Suud
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Sinintha Yuliansih Sibarani
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- human trafficking, Kamboja, pemerintah, perlindungan korban, kerja paksa
- Abstract
- Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan cara-cara yang melawan kehendak korban. Kamboja menghadapi persoalan perdagangan manusia dalam berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan utang, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor kerentanan perdagangan manusia di Kamboja serta mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation 2008 serta lembaga koordinasi seperti National Committee for Counter Trafficking. Pemerintah juga menjalankan sosialisasi, pelatihan, operasi penyelamatan, kerja sama lintas negara, dan rujukan korban. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa korupsi dan dugaan keterlibatan aparat, lemahnya identifikasi korban, keterbatasan layanan, serta belum konsistennya penyidikan terhadap eksploitasi kerja paksa di kompleks penipuan daring. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai prioritas melalui penyaringan korban yang independen, bantuan hukum dan psikososial, pemulangan yang aman, serta penindakan yang transparan terhadap pelaku tanpa mempidanakan korban atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.
- References
-
Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human trafficking) di Kamboja. Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL), 9, 38-62.
Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. Jurnal Selat, 5(2), 134-147.
Amnesty International. (2025, 26 Juni). Cambodia: 'I was someone else’s property': Slavery, human trafficking and torture in Cambodia’s scamming compounds (ASA 23/9447/2025). https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/9447/2025/th/
Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 1-7.
Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. Suara Edukasi Hukum, 1(1).
Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human trafficking. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 5(1), 1-27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Raafi Ansori, Chatarina Vallerie Nesty Negho, Elvin Kurniawan, Qaila Yulieta Salsabila, Vincencia Veeren, NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lyra Liyana, Meazza Vinzaghi, Avriska Mulya Tara Maharani, Maylandri Leoganda Turnip, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.