Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan
- Authors
-
-
Zalfa Lathifah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pemaafan Hakim, Pancasila, Politik Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pemidanaan, salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian, penerapan pemaafan masih menghadapi persoalan mengenai batas diskresi hakim, perlindungan korban, kepastian hukum, dan hubungannya dengan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merekonstruksi konsep penerapannya menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen korektif dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan pergeseran politik hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.
- References
-
Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024).
Friska, Vellisia. “Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim.” Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132.
Hage, Markus Yohanis, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M. P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias. “Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi. “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum.” Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196.
Krisnamurti, H. “Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia’s Positive Law to Achieve Dignified Justice.” Litigasi 26, no. 2 (2025): 104–134.
Maleke, Virginia Injily Shela. “Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen (2026).
Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71.
Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.
Raharjo, Eko, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br. Sembiring. “Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral.” IURIS 4, no. 2 (2026).
Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. “Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila.” Integralistik 37, no. 2 (2026).
Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. “Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code.” Journal of Law and Administrative Science 4, no. 1 (2026): 178–191.
Setyawan, Vincent Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 1, no. 1 (2023): 20–24.
Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118.
Tamba, Tono Wilson, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu. “Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026).
Yoesuf, Mochammad. “Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1 (2024).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yeremia Silitonga, Andrian Maulana, Johannes Manik, Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Tigor Pardomuan Siregar, Rika Amelia, Albanna Yoga Febriansyah, Kayla Navesa, Nazwa Azizah Azhary, Pembuktian Hak dan Penguasaan Tanah Setelah Sewa Berakhir di Stasiun Cicurug Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Cbd , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masya Adzani Haryono, Salman Alfarizie Putra Ismunandar, Ajirni Nur Wahdini, Nurdin, Fullah Jumaynah, SIMBOL TANPA SUBSTANSI? KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KASUS MEGAWATI SOEKARNOPUTRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.