Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan
- Authors
-
-
Zalfa Lathifah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pemaafan Hakim, Pancasila, Politik Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pemidanaan, salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian, penerapan pemaafan masih menghadapi persoalan mengenai batas diskresi hakim, perlindungan korban, kepastian hukum, dan hubungannya dengan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merekonstruksi konsep penerapannya menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen korektif dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan pergeseran politik hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.
- References
-
Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024).
Friska, Vellisia. “Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim.” Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132.
Hage, Markus Yohanis, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M. P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias. “Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi. “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum.” Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196.
Krisnamurti, H. “Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia’s Positive Law to Achieve Dignified Justice.” Litigasi 26, no. 2 (2025): 104–134.
Maleke, Virginia Injily Shela. “Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen (2026).
Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71.
Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.
Raharjo, Eko, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br. Sembiring. “Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral.” IURIS 4, no. 2 (2026).
Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. “Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila.” Integralistik 37, no. 2 (2026).
Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. “Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code.” Journal of Law and Administrative Science 4, no. 1 (2026): 178–191.
Setyawan, Vincent Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 1, no. 1 (2023): 20–24.
Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118.
Tamba, Tono Wilson, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu. “Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026).
Yoesuf, Mochammad. “Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1 (2024).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruben Gutama, Bambang S. Irianto, PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.