Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee
- Authors
-
-
Yeremia Silitonga
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Andrian Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Johannes Manik
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee
- Abstract
- Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencarian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.
- References
-
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia.” Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).
Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).
Hamid D, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).
Hasmiyati, Cut, et al. “Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).
Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2012).
Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).
Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Griselda Nathania Valdis, Nenden Chaerunnisa, BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalilah Salsabila, Puteri Annisa Amanah, Sesil Nur Hidayah, Anita Kamilah, ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Fajar Rahmadani, Rekonstruksi Regulasi Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Nasabah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.