KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)
- Authors
-
-
Faiz Zaki Wachid
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- ahli waris kepurusa, ahli waris kepurusa, hukum waris adat Bali, hukum waris adat Bali, janda, janda, hak menikmati harta peninggalan, hak menikmati harta peninggalan
- Abstract
- Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422
Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. Kertha Widya, 9(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785
Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Kertha Desa, 12(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273
Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860
Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women’s inheritance rights? Udayana Journal of Law and Culture, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05
Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371
Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993
Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370
Hadikusuma, H. (2015). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
Windia, W. P. (2013). Hukum adat Bali dalam tanya jawab. Udayana University Press.
Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.
Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Aulandia Nasifa, Codya Wacani Aulia Putri, PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.