KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)
- Authors
-
-
Faiz Zaki Wachid
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- ahli waris kepurusa, ahli waris kepurusa, hukum waris adat Bali, hukum waris adat Bali, janda, janda, hak menikmati harta peninggalan, hak menikmati harta peninggalan
- Abstract
- Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422
Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. Kertha Widya, 9(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785
Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Kertha Desa, 12(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273
Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860
Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women’s inheritance rights? Udayana Journal of Law and Culture, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05
Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371
Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993
Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370
Hadikusuma, H. (2015). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
Windia, W. P. (2013). Hukum adat Bali dalam tanya jawab. Udayana University Press.
Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.
Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nurul Hamidatur Riskiyah, Anang Setiyawan, TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.