KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL
- Authors
-
-
Nashwa Zahfarina Nabhan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Safa Abigail Setiyawan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Aurelia Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Anak Perempuan, Ahli Waris, Hukum Adat, Patrilineal, Batak Toba, Mahkamah Agung
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya masyarakat Batak Toba. Sistem pewarisan adat patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga anak laki-laki secara tradisional ditempatkan sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Kondisi tersebut menyebabkan anak perempuan cenderung memperoleh kedudukan yang lebih terbatas dalam pembagian harta warisan. Namun, perkembangan nilai sosial, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mendorong pengakuan hak waris anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 415 K/Sip/1970. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Batak Toba, anak perempuan secara tradisional lebih banyak menerima pemberian orang tua, seperti holong ni ate atau pauseang, abit na so raburuk, dan indahan arian, dibandingkan diperlakukan sebagai ahli waris utama. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan berhak diakui sebagai ahli waris, sedangkan Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 menunjukkan perkembangan hukum adat Tapanuli ke arah kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hak waris anak perempuan juga didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala akibat pengaruh budaya patriarki, keberlakuan hukum adat tertentu, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat.
- References
-
Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Saebani, Beni Ahmad. (2023). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif. Bandung: Pustaka Setia.
Aisyah, & Alexia, Novia. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1).
Catrisia, Sonia, Prasetyo, Agung Basuki, & Ananingsih, Sri Wahyu. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe. Diponegoro Law Journal, 5(3).
Siregar, Debora, Butarbutar, Gracia Patunia, Tobing, Jelita Teresia Br L., dkk. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. Jurnal Adat dan Budaya, 7(1).
Gultom, Axel, Manurung, Johan Binsar Rockefeller, Taqwa, Muhammad Zadith, & Tarina, Dwi Desi Yayi. (2026). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2), 384–385.
Hidayat, Rahmat, Maulina, Nia, Wiranti, dkk. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Al-Sulthaniyah, 14(2).
Lumbantoruan, Simson Hasgelter, & Rosando, Abraham Ferry. (2025). Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba. Journal Evidence of Law, 4(1).
Maharani, Nadia Prasista, & Sidik, Achmad Arifai. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(1).
Rantan, Maria Raissa Sofia, & Adiasih, Ning. (2023). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Reformasi Hukum Trisakti, 5(2).
Siahaan, Edwin Marganda Tua, & Nadeak, Abdi Pertiwi. (2022). Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 43–44.
Silitonga, Mario, Adnyani, Ni Ketut Sari, Dantes, Komang Febrinayanti, dkk. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 7337.
Silitonga, Mario. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 60.
Wulandari, Sevina Ayu, & Kusuma, Fahriza Dhya. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 81.
Yuliana, Mita, & Aini, Fitri Nia Nur. (2023). Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender. Tumou Tou Law Review, 2(2), 78.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 (Edisi Pertama). Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.