KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL
- Authors
-
-
Nashwa Zahfarina Nabhan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Safa Abigail Setiyawan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Aurelia Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Anak Perempuan, Ahli Waris, Hukum Adat, Patrilineal, Batak Toba, Mahkamah Agung
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya masyarakat Batak Toba. Sistem pewarisan adat patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga anak laki-laki secara tradisional ditempatkan sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Kondisi tersebut menyebabkan anak perempuan cenderung memperoleh kedudukan yang lebih terbatas dalam pembagian harta warisan. Namun, perkembangan nilai sosial, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mendorong pengakuan hak waris anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 415 K/Sip/1970. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Batak Toba, anak perempuan secara tradisional lebih banyak menerima pemberian orang tua, seperti holong ni ate atau pauseang, abit na so raburuk, dan indahan arian, dibandingkan diperlakukan sebagai ahli waris utama. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan berhak diakui sebagai ahli waris, sedangkan Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 menunjukkan perkembangan hukum adat Tapanuli ke arah kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hak waris anak perempuan juga didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala akibat pengaruh budaya patriarki, keberlakuan hukum adat tertentu, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat.
- References
-
Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Saebani, Beni Ahmad. (2023). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif. Bandung: Pustaka Setia.
Aisyah, & Alexia, Novia. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1).
Catrisia, Sonia, Prasetyo, Agung Basuki, & Ananingsih, Sri Wahyu. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe. Diponegoro Law Journal, 5(3).
Siregar, Debora, Butarbutar, Gracia Patunia, Tobing, Jelita Teresia Br L., dkk. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. Jurnal Adat dan Budaya, 7(1).
Gultom, Axel, Manurung, Johan Binsar Rockefeller, Taqwa, Muhammad Zadith, & Tarina, Dwi Desi Yayi. (2026). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2), 384–385.
Hidayat, Rahmat, Maulina, Nia, Wiranti, dkk. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Al-Sulthaniyah, 14(2).
Lumbantoruan, Simson Hasgelter, & Rosando, Abraham Ferry. (2025). Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba. Journal Evidence of Law, 4(1).
Maharani, Nadia Prasista, & Sidik, Achmad Arifai. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(1).
Rantan, Maria Raissa Sofia, & Adiasih, Ning. (2023). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Reformasi Hukum Trisakti, 5(2).
Siahaan, Edwin Marganda Tua, & Nadeak, Abdi Pertiwi. (2022). Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 43–44.
Silitonga, Mario, Adnyani, Ni Ketut Sari, Dantes, Komang Febrinayanti, dkk. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 7337.
Silitonga, Mario. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 60.
Wulandari, Sevina Ayu, & Kusuma, Fahriza Dhya. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 81.
Yuliana, Mita, & Aini, Fitri Nia Nur. (2023). Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender. Tumou Tou Law Review, 2(2), 78.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 (Edisi Pertama). Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Yogi Bahtiar, M. Jopan Febriansyah, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farid, Farel Bimo Marello, Dyra Aura Dini, Salwa Adlia Qarira, Della Kartini, Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan KUHP Nasional: Antara Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.