TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK
- Authors
-
-
Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain
Universitas JemberAuthor -
Elly Kurnia Agustin
Universitas JemberAuthor -
Emiru Shaqr El Haq
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- tumpang tindih kewenangan, penyidikan korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, kepastian hukum
- Abstract
- Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443
Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Suara Keadilan, 20(2), 147–160.
Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. Jurnal Hukum, 20(2), 431–450.
Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra
Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. Judge: Jurnal Hukum, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997
fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.
Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945
Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/
Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1).
Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akil Ahmad Khaeru, Rabyatul Ramadhani, Ainun Husain, Irsyad Dahri, Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Diplomasi Regional ASEAN: Studi atas ASEAN Leaders’ Interface with ASEAN Youth 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Kurniawan, Vico Rayhananka Ihsan, Akhbar Karunia Ilahi, Rycho Alva Ridho Putra, Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga, EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa, KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.