KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT
- Authors
-
-
Aalya Zhafira Salsabila
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Zayyan Nadia Falahi
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Jessica Eva Agustia
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi, musyawarah keluarga
- Abstract
- Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal anak laki-laki menjadi penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut mulai berubah sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan hak yang sama dengan anak laki-laki. Meski begitu, dalam praktiknya yurisprudensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain karena pembagian warisan masih dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat, yurisprudensi tersebut juga baru dapat digunakan apabila sengketa waris diajukan ke pengadilan. Akibatnya, muncul dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya, serta melihat relevansi Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam pembagian warisan adat Batak Toba saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut masih relevan sebagai dasar bagi anak perempuan untuk menuntut haknya dan sebagai pegangan hakim dalam memutus sengketa waris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pembagian warisan tetap bergantung pada kesepakatan keluarga.
- References
-
1. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. 2018.
4. Aruan, Maria Ariani., Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kedudukan Janda Dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba.' Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023).
5. Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. 'Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.' Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
6. Dewi, Dian Kemala. 'Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961.' Warta Dharmawangsa 14, no. 4 (2020): 585–601.
7. Gaol, Sastra G. L., dkk. 'Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.' Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (2024).
8. Lubis, Lundu Parasian. 'Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir).' Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2, no. 3 (2021): 369–392.
9. Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. 'Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak.' Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022).
10. Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan. 'Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961.' Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 7, no. 1 (2025): 66–71.
11. Solver, Yosafat., Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. 'Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961.' Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Charel Zhalsadilla Haqni, Nursepti Soedarmo Putri, Ratu Chintania SPH, Salsabila Tiara Putri, Salma Ghasani, PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Azi Fernando Putra, Bagus Saebani, M. Abdul Haris, M. Jopan Febriansyah, Zelzian Fajrin, PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.