Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali
- Authors
-
-
Ervinda Nur Fauzia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Alifvia Putri Indriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Dea Tarissa Putri Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris, Adat Bali, Gender
- Abstract
- Masyarakat di daerah Bali terkenal dengan kebudayaan yang sangat kental dan tradisi yang sangat kuat serta memiliki budaya yang sangat beragam. Arus globalisasi membawa perkembangan serta ilmu pengetahuan dan suatu teknologi itu semua tidak serta merta dapat menggoyahkan atau merubah suatu adat di masyarakat Bali. Hukum di Bali sendri sangat mengedepankan kedudukan seorang laki-laki termasuk dalam hal pewarisan itu sendiri dan menyangkut suatu masyarakat. Jika dilihat dari sisi keluarga sendiri, pada era yang maju saat ini perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Bisa dilihat dari segi pendidikan, politik, maupun suatu pemerintahan. Seorang perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dan bahkan bisa jadi mengambil peran yang sama. Begitu juga peran dari keluarga dan seorang pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah apabila kondisi seorang suami itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari nafkah, kondisi akan jauh sangat berbeda jika di hukum waris adat Bali itu sendiri. Secara umum seorang perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki, dapat dikatakan tidak ada hak untuk menerima sebuah warisan atau hak sebagai ahli waris. Maka dari itu apabila dilihat dari kacamata kesetaraan gender akan memunculkan kesan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Namun, pada prinsipnya perempuan adat Bali telah menerima kondisi seperti itu dan tidak menganggap permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan seorang perempuan. Karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan menjadi suatu kebiasaan.
- References
-
Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. Jurnal Yustitia, 19(2), 1–7.
Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 606–618.
Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(1).
Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(5), 90–98.
Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Adat Bali. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 1822–1831.
Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 116–121.
Sudiarta, I. N. (n.d.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig Awig Di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Widya Accarya.
Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 11(2), 1–10.
Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2020). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 153–157.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Salsabila Rahma Dina, Oci Senjaya, KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI INTEGRATIF: PEMBELAJARAN SOSIAL, KONTROL SOSIAL, RELASI KUASA, DAN TEKNOLOGI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.