Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali
- Authors
-
-
Ervinda Nur Fauzia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Alifvia Putri Indriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Dea Tarissa Putri Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris, Adat Bali, Gender
- Abstract
- Masyarakat di daerah Bali terkenal dengan kebudayaan yang sangat kental dan tradisi yang sangat kuat serta memiliki budaya yang sangat beragam. Arus globalisasi membawa perkembangan serta ilmu pengetahuan dan suatu teknologi itu semua tidak serta merta dapat menggoyahkan atau merubah suatu adat di masyarakat Bali. Hukum di Bali sendri sangat mengedepankan kedudukan seorang laki-laki termasuk dalam hal pewarisan itu sendiri dan menyangkut suatu masyarakat. Jika dilihat dari sisi keluarga sendiri, pada era yang maju saat ini perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Bisa dilihat dari segi pendidikan, politik, maupun suatu pemerintahan. Seorang perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dan bahkan bisa jadi mengambil peran yang sama. Begitu juga peran dari keluarga dan seorang pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah apabila kondisi seorang suami itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari nafkah, kondisi akan jauh sangat berbeda jika di hukum waris adat Bali itu sendiri. Secara umum seorang perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki, dapat dikatakan tidak ada hak untuk menerima sebuah warisan atau hak sebagai ahli waris. Maka dari itu apabila dilihat dari kacamata kesetaraan gender akan memunculkan kesan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Namun, pada prinsipnya perempuan adat Bali telah menerima kondisi seperti itu dan tidak menganggap permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan seorang perempuan. Karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan menjadi suatu kebiasaan.
- References
-
Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. Jurnal Yustitia, 19(2), 1–7.
Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 606–618.
Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(1).
Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(5), 90–98.
Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Adat Bali. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 1822–1831.
Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 116–121.
Sudiarta, I. N. (n.d.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig Awig Di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Widya Accarya.
Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 11(2), 1–10.
Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2020). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 153–157.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.