KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN
- Authors
-
-
Sandana Aura Lailil M
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Selvy Regina Uly Artha R
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Putri Elysia Zahirah
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi Mahkamah Agung, asas keadilan
- Abstract
- Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti memposisikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga kedudukan anak perempuan dalam pewarisan cenderung tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembagian harta warisan serta kedudukan dan hak waris anak perempuan berdasarkan hukum adat, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam adat Batak Toba pada umumnya mengutamakan keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih banyak memperoleh bagian melalui pemberian orang tua atau kerabat. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan yang setara dengan anak laki-laki atas dasar keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat Batak Toba perlu mempertimbangkan perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.
- References
-
Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku ajar hukum adat. Madza Media.
Aisyah, & Alexia, N. (2022). Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323
Gultom, A., Manurung, J. B. R., Taqwa, M. Z., & Tarina, D. D. Y. (2026). Hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.20639286
Lubis, M. F. R., Siahaan, H. O. F., Siregar, D. H., Tanjung, A. R., Arindi, N., & Syahfira, W. (2026). Hukum perkawinan dalam hukum adat Batak: Tinjauan prinsip patrilineal, fungsi Dalihan Na Tolu, dan relevansinya dengan hukum nasional. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 7(1). https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13605
Silaban, N. N., Tobing, T. L., Oktaviana, S., & Rusmawati, D. E. (2026). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3). https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5627
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1961). Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, 23 Oktober 1961.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018, Agustus 2019.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zelzian Fajrin, Safarudin, Dony Lamtua Simamora, Ginsyah Annisa Suherman, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.