DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
- Authors
-
-
Ari Munanto
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) UngaranAuthor
-
- Keywords:
- upah minimum kabupaten (UMK), kebutuhan hidup layak (KHL), dampak kenaikan upah, pekerja/buruh, Kabupaten Semarang
- Abstract
- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kebijakan yang dilematis karena pemerintah harus menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja/buruh dengan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan UMK di Kabupaten Semarang, hambatan dalam penetapannya, serta dampak kenaikannya bagi masyarakat pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap 30 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi; data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan UMK Kabupaten Semarang tahun 2015 sebesar Rp1.419.000 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan para pihak dalam sidang pengupahan, ketidaksesuaian jumlah item survei dengan komponen KHL, serta tekanan dari pengusaha dan serikat pekerja. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 67% responden menerima upah sesuai UMK, tetapi 40% merasa upahnya belum mencukupi kebutuhan satu bulan; 46% responden sering lembur dan 13% memiliki pekerjaan sampingan. Untuk menutup kekurangan tersebut, pekerja, terutama yang telah menikah, melakukan lembur dan mencari penghasilan tambahan sehingga waktu untuk rekreasi dan keluarga berkurang. Definisi KHL yang hanya mengacu pada kebutuhan fisik pekerja lajang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, komponen KHL perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan mental dan keluarga pekerja, disertai penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- References
-
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2013 (Katalog Badan Pusat Statistik).
Bambang Setiaji & Sudarsono. 2001. Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktivitas Sektor Industri di Indonesia. Riset Hibah Bersaing. DP2M Depdiknas RI.
Budiyono. 2007. Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Tesis. Pascasarjana Hukum UNDIP Semarang.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Bandung: Erlangga.
Kadarusman, YB. 2004. Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan (Ed. 2). Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Surya. 2012. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
Tjandra, Surya, Yasmin MS Soraya, & Jamaudin. 2007. Advokasi Pengupahan di Daerah. Jakarta: TURC.
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Felicia Trixie Fernanda, PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.