TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA
- Authors
-
-
Bagas Dava Aji Ramadhan
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor -
Andika Rafa Hendrawan
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor -
Peter Guntara
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- Kerugian keuangan negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindak pidana korupsi, kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi frasa 'kerugian negara' dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, serta memetakan alur pemeriksaan tindak pidana korupsi setelah ditemukannya kerugian negara pasca putusan dimaksud. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat inkonsistensi terminologis pada Pasal 20, yakni penggunaan frasa 'kerugian keuangan negara' pada ayat (2) dan (4), namun frasa 'kerugian negara' pada ayat (5) dan (6). Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berpangkal dari temuan administratif. Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 April 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 'kerugian negara' dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'kerugian keuangan negara'. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah memperkuat konsistensi terminologis dan kepastian hukum, sekaligus berimplikasi pada penegasan titik peralihan kewenangan antara lembaga pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan kerugian negara.
- References
-
1. Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
3. Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
4. Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
5. Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
6. Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
7. Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Aji, A. D. (2024). Analisis yuridis hukum pidana dan hukum administrasi dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif Critical Legal Studies. Lex Renaissance, 9(2), 309–332. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art4
10. Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2).
11. Azizah, T. N. A. (2021). Unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 2062–2068. https://doi.org/10.59141/jist.v2i11.270
12. Basuki, E. (2022). Implikasi hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(2). https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17638
13. Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 82–89. https://doi.org/10.17977/um019v8i1p82-89
14. Jatmiko, E., & Sudrajat, T. (2026). Pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Law Jurnal, 7(1). https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.8612
15. Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(2), 352–359. https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545
16. Joni, H., Danil, E., & Yuslim. (2023). Studi tentang divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. UNES Law Review, 6(1), 2287–2301.
17. Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara. Sanskara Hukum dan HAM, 2(2), 66–79. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268
18. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 174–182. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811
19. Pahlevi, A. F., & Febrian. (2025). Pertanggungjawaban hukum keuchik dalam tindak pidana korupsi: Analisis kerugian keuangan negara. Lex LATA, 7(1). https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3340
20. Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Pattimura Legal Journal, 1(1), 44–59. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Diana Putri Cholifatin, Refika Aulia Salsabila, Hendri Weskya Data, Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.