KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Surya Pratama Erlangga
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Maulana Dzaky Akmal Purwanto
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Muhammad Nesta Wilnas Putra
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.
Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.
Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.
Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). “Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.
Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.
Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). “Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris.” Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.