KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Surya Pratama Erlangga
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Maulana Dzaky Akmal Purwanto
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Muhammad Nesta Wilnas Putra
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.
Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.
Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.
Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). “Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.
Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.
Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). “Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris.” Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasuandi, BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TAMBANG TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aisyah, Irham Auladi H. Al-hamidy, Kurniati, WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Miranda, Putra Aguswandi, Jummaidi Saputra, TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.