PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)
- Authors
-
-
Ratih Karma Paramasanti
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor -
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor
-
- Keywords:
- Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, Penyidikan, SP2HP, Visum Et Repertum
- Abstract
- Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.
- References
-
1. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
2. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum. Baturiti, 4 September 2026.
8. Polres Tabanan. 2026a. Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn. Tabanan, 15 Juni 2026.
9. Polres Tabanan. 2026b. Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.
10. Polres Tabanan. 2026c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan. Tabanan, 18 Agustus 2026.
11. Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.