PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

Authors
  • Reza Alfinta

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
    Author
  • Siti Rahmah

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
    Author
  • Dede Suhendra

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
    Author
Keywords:
harta gono-gini, harta bersama, hukum adat, musyawarah adat, penyelesaian sengketa
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta gono-gini setelah perceraian serta mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini berdasarkan hukum adat di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Geuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, tokoh masyarakat, dan pihak yang mengalami sengketa harta gono-gini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini di Gampong Garot pada umumnya ditempuh melalui musyawarah adat dengan melibatkan aparatur gampong, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak. Objek harta yang dibahas meliputi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian tidak selalu mengikuti pola seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi mempertimbangkan kontribusi suami dan istri, tanggung jawab nafkah, asal-usul harta, kondisi ekonomi setelah perceraian, lama perkawinan, kepentingan anak, serta kesepakatan para pihak. Dalam beberapa perkara ditemukan kecenderungan pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri apabila suami dipandang lebih dominan dalam memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pola tersebut bukan aturan yang bersifat mutlak, melainkan hasil pertimbangan dalam musyawarah adat. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui pengaduan, pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan dan bukti, pemberian pertimbangan oleh unsur adat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Mekanisme ini dinilai sederhana, cepat, relatif hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum melalui interaksi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa keluarga di Gampong Garot.
References

A. Rahman. (2022). Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Hukum Adat di Aceh. Jurnal Al-Ahwal, 14(2), 124–126.

Afifa, E. N., & Ramadhani, D. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan. Jurnal USM Law Review, 8(3), 2314–2331.

Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshary, M. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bhat, P. Ishwara. (2020). Empirical Legal Research: Nature, Features, and Expanding Horizons. Oxford: Oxford University Press.

Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. (2022). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 3(2), 149–171.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jafar, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Adat Gampong di Aceh Barat Daya. Jurnal Legitimasi, 10(2), 110–120.

Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. Jurnal Retentum, 3(2), 177–191.

Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nashrullah, Z. A., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2025). Konstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Komparatif atas UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1560–1565.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Rofiq, Ahmad. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Saragih, Bintan R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Akademik.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-08
Section
Articles

How to Cite

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6333

Similar Articles

11-20 of 505

You may also start an advanced similarity search for this article.