PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
- Authors
-
-
Reza Alfinta
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor -
Siti Rahmah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor -
Dede Suhendra
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- harta gono-gini, harta bersama, hukum adat, musyawarah adat, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta gono-gini setelah perceraian serta mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini berdasarkan hukum adat di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Geuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, tokoh masyarakat, dan pihak yang mengalami sengketa harta gono-gini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini di Gampong Garot pada umumnya ditempuh melalui musyawarah adat dengan melibatkan aparatur gampong, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak. Objek harta yang dibahas meliputi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian tidak selalu mengikuti pola seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi mempertimbangkan kontribusi suami dan istri, tanggung jawab nafkah, asal-usul harta, kondisi ekonomi setelah perceraian, lama perkawinan, kepentingan anak, serta kesepakatan para pihak. Dalam beberapa perkara ditemukan kecenderungan pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri apabila suami dipandang lebih dominan dalam memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pola tersebut bukan aturan yang bersifat mutlak, melainkan hasil pertimbangan dalam musyawarah adat. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui pengaduan, pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan dan bukti, pemberian pertimbangan oleh unsur adat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Mekanisme ini dinilai sederhana, cepat, relatif hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum melalui interaksi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa keluarga di Gampong Garot.
- References
-
A. Rahman. (2022). Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Hukum Adat di Aceh. Jurnal Al-Ahwal, 14(2), 124–126.
Afifa, E. N., & Ramadhani, D. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan. Jurnal USM Law Review, 8(3), 2314–2331.
Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Anshary, M. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bhat, P. Ishwara. (2020). Empirical Legal Research: Nature, Features, and Expanding Horizons. Oxford: Oxford University Press.
Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
Harahap, M. Yahya. (2022). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 3(2), 149–171.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Jafar, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Adat Gampong di Aceh Barat Daya. Jurnal Legitimasi, 10(2), 110–120.
Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. Jurnal Retentum, 3(2), 177–191.
Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nashrullah, Z. A., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2025). Konstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Komparatif atas UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1560–1565.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Rofiq, Ahmad. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Saragih, Bintan R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Akademik.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, Amir. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Charel Zhalsadilla Haqni, Nursepti Soedarmo Putri, Ratu Chintania SPH, Salsabila Tiara Putri, Salma Ghasani, PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riski Adelia, Revani Putri Agung, Syarafina Aliffany, Tasa Syahna Najwa, Triani Triani, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Politik Hukum Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Azi Fernando Putra, Bagus Saebani, M. Abdul Haris, M. Jopan Febriansyah, Zelzian Fajrin, PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.