REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
- Authors
-
-
Triwanto
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor -
Imam Al Ghozali Hide Wulakada
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Living Law, Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Asas Legalitas, Verifikasi, Peraturan Pemerintah
- Abstract
- Pengakuan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai masuknya norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut belum disertai parameter dan mekanisme operasional yang menentukan keberadaan, batas, legitimasi, dan penerapannya sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan perbedaan tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konseptual living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merumuskan batasan dan parameter normatif pengakuannya, serta merancang materi muatan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law tidak memperoleh relevansi yuridis semata-mata karena keberadaannya dalam masyarakat, tetapi memerlukan identifikasi, verifikasi, pengujian kompatibilitas dengan hukum nasional dan prinsip konstitusional, pembatasan, perlindungan hak, serta pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pengakuan living law dari pendekatan berbasis pengakuan (recognition-based approach) menuju pengakuan yang terverifikasi dan terukur (regulated and verified recognition approach) yang diterjemahkan ke dalam desain materi muatan Peraturan Pemerintah. Model ini menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen prosedural dan institusional yang menjembatani pengakuan normatif dengan penerapan yang konsisten dalam kerangka negara hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Andini, Orin Gusta. "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023." Rechtidee 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640.
Anwar, Reski, dan Eko Ari Wibowo. "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.
Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir, dan Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.
Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, dan Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, no. 2 (2026).
Ell, Emilianus Jimmy. "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari." Mansinam Law Review 1, no. 2 (2025).
Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.
Fathurokhman, Ferry, Anna Erliyana, Ali Masyhar, Mutiara Dwi Sari, dan Iren Sudarya. "The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code." Lex Scientia Law Review 10, no. 1 (2026): 39–66. https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908.
Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Bintara Sura Priambada, dan Hikam Hulwanullah. "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232.
Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." Journal of Law and Legal Reform 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.
Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah. "Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 11, no. 3 (2026).
Kusumajakti, Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." Jurist-Diction 7, no. 2 (2024).
"Legal Audit sebagai Instrumen Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan." Jurnal RechtsVinding 13, no. 1 (2024).
Purwandiny, Dessy Adhya, Rendy Erianto Jullyan, Arnezul Achmad Satriawan, dan Adi Muliawansyah Malie. "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 3 (2025): 779–790.
Putra, Antoni, Lucky Raspati, Taufik Rachman, dan Iwan Kurniawan. "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code." Jurnal Hukum dan Peradilan 15, no. 1 (2026): 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.
Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7317–7338.
Putri, Nella Sumika. "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 2 (2023): 231–242. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nashwa Zahfarina Nabhan, Safa Abigail Setiyawan, Aurelia Ramadhani, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erika Pebriana Safitri, Muhammad Ananda Pramudya Yuda, Annisa Nurwulan P, Armansyah Al Ghifachri, Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.