ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025
- Authors
-
-
Samuel Manik
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional
- Abstract
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.
- References
-
Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52.
Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata 'sponsor' dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).
Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.
Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.
Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.
Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.
Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.
Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.
Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).
Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).
Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Raafi Ansori, Chatarina Vallerie Nesty Negho, Elvin Kurniawan, Qaila Yulieta Salsabila, Vincencia Veeren, NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.