KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS
- Authors
-
-
Muhammad Abdan Mukti Widodo
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Aditya Alif Hermawan
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Anggara Kautsar Puru D G
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Warisan, Hukum Adat, Keabsahan Pengalihan, Hereditatis Petitio, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Pengalihan tanah warisan berdasarkan hukum adat kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan melampaui kewenangan bertindak (beschikkingsonbevoegd), sebab sebelum adanya pembagian waris yang sah, tanah peninggalan tersebut berstatus sebagai kepemilikan bersama secara kolektif (gemeenschappelijk bezit) bagi seluruh ahli waris berdasarkan prinsip saisine (Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 5 UUPA), sehingga pengalihan sepihak tanpa kebulatan kehendak melanggar asas kesepakatan bersama, larangan jual beli barang milik orang lain (Pasal 1471 KUHPerdata), Pasal 37 jo. Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, serta Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/Pdt/2004 yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void). Sebagai bentuk perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan hak hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 jo. Pasal 835 KUHPerdata untuk menuntut penyerahan kembali objek warisan beserta hasilnya, serta mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri guna memohon pembatalan Akta Jual Beli (AJB), pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga melalui BPN, hingga pengosongan objek tanah; di mana pihak ketiga pembeli tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik apabila lalai memverifikasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2525 K/Pdt/2018, sehingga ia kehilangan hak penguasaan atas fisik tanah dan hanya berhak menuntut pengembalian uang transaksi kepada oknum ahli waris penjual.
- References
-
Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 80-90.
Aurelia, S., & Purba, H. (2025). Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT. G/2023/PN MDN). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6).
Hadji, K., Ilham, H. R. M., Huda, B. A., Raharjo, K., Al Mahdy, J. M., & Pratama, D. A. S. (2026). Status Hukum dan Perlindungan Ahli Waris Pada Peralihan Tanah Warisan Tanpa Prosedur Sah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 7128-7137.
Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 130-145.
Sarbini, I. (2024). KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima). NALAR: Journal Of Law and Sharia, 2(1), 81-95.
Syafi’i, A., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Sitanggang, T. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Daerah Gayo Lues). Jurnal Mutiara Hukum, 5(1), 1-13.
Ulin Nuha, H. L. L. (2021). Peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018). Indonesian Notary, 3(4), 37.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Candra Ardiansyah Sinaga, Akhmad Fadhol, Wiwin Ariesta, PERAN ADMINISTRASI PERKARA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Fauziyah, Ni Luh Made Puja Iswara Ratri, Aliffia Zahra, IMPLICATIONS OF THE WEAKENING OF THE RUPIAH EXCHANGE RATE ON THE DETERMINATION OF DUMPING MARGINS IN INTERNATIONAL TRADE: A LEGAL ANALYSIS WITHIN THE WTO FRAMEWORK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, Nirin Cristin Slavina Nadeak, Lingkungan Pertemanan sebagai Faktor Kriminogen dalam Fenomena Tawuran Pelajar: Perspektif Kriminologi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlando, PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.