NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Asti Ananta
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Jelita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rindu Davina Anisa Andari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Humaira Shalih Ammash
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Aprisa Ruslan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152
Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706
Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136
Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395
Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dimas Triandika, Eusebius Welliam Dirne, Farhan Rianto, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA: MENUJU HUKUM PIDANA YANG HUMANIS, BERKEADILAN, DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rowen Natanael, Sandy Junior Tanuwidjaya, Sandy Permana, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.