IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA
- Authors
-
-
Jessica Anabelle Orina
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Lovetara Felincia
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Fiola Aurelia Chandra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Kyara Angelic Sofian
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Valentino Tan
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai 'hukuman' atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, Hukum Pidana, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ayu Dwi Irawati, Nabila Adhelia Putri, The Legal Status of Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes (ALKI) Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) in Relation to the Operation of Foreign Unmanned Underwater Vehicles , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vincentius Denata Kristian, DINAMIKA SENGKETA PILKADA: POSISI HUKUM KPU KOTA SEMARANG DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Valda Develyna, DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aisyah Purwitasari, Rahmanu Wijaya, PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN NGANJUK TERHADAP NARAPIDANA RUTAN KELAS IIB NGANJUK: KAJIAN STIGMA SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.