IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA
- Authors
-
-
Jessica Anabelle Orina
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Lovetara Felincia
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Fiola Aurelia Chandra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Kyara Angelic Sofian
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Valentino Tan
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai 'hukuman' atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, Hukum Pidana, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nely Yana Ramadhani, Rahma Aulia, Dafa Yurike, Cici Juliawati, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agita Sri Aloina, Tasya Rahmadiyanti, Alifah Syahidna Zahra, ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.