IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA
- Authors
-
-
Jessica Anabelle Orina
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Lovetara Felincia
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Fiola Aurelia Chandra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Kyara Angelic Sofian
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Valentino Tan
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai 'hukuman' atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, Hukum Pidana, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Fajar Rahmadani, Rekonstruksi Regulasi Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Nasabah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.