MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO
- Authors
-
-
Jelita Jana Pertiwi
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Dewi Hayati
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Fara Nufarita Minggustin
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemilihan kepala daerah, keadilan elektoral, demokrasi lokal
- Abstract
- Artikel ini menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Probolinggo dan menilai hubungannya dengan keadilan elektoral serta partisipasi demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berbasis dokumen peraturan, keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, publikasi pengawasan, dan pemberitaan yang memuat data administratif. Pada Pilkada 2024, sebanyak 627.691 pemilih menggunakan hak pilih dari 872.218 pemilih terdaftar atau sekitar 71,96 persen. Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abd. Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi antarkecamatan juga berbeda, dari 58,9 persen di Kuripan hingga 83,8 persen di Pajarakan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dan rekapitulasi terbuka merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keadilan substantif. Ketimpangan partisipasi wilayah dan terbatasnya jumlah pasangan calon menuntut perbaikan sosialisasi, pengawasan publik, serta akses pengaduan. Analisis dibatasi pada bukti terdokumentasi dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran yang tidak tercatat.
- References
-
Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. Jurnal Media Hukum, 13(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024
Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., & Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf
Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024a). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024b). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024c). Keputusan Nomor 1509 Tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Probolinggo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/A0FkHwn9aLIeT0qsaKhoMnBJM1VQc3NueXlYMDNoNkRzZ3kvU0E9PQ
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024
Rosdiana, Y., Huda, U. N., & Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867
Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Zaki Abdillah Ahmad, Bima Fitra Ramadan, M. Maulana Reza Assufy, Razan Sulthana Yusrin, Nathan Arundaya, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.