KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
- Authors
-
-
Riskha Nur Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Naflah Salsabila Fiyanto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Erlita Karisma Ariditiya
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan
- Abstract
- Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.
- References
-
Al Makassary, Ridwan. 'Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.' Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).
Effendi. 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.' Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.
Fitriani, R. 'Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.' Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Rahman, A., & Febriani, S. 'Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.' Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.
Saputra, D., & Wardani, N. 'Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.' Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.
Syahril, M., & Putra, E. 'Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.' Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.
Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
Tala’, Mohammad Hatta. 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).
Yulianto. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.' Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).
Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arman, Nurhani Fithriah, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasrul Hidayat, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, Nikmah Rosidah, Budi Riski Husin, PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG: ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN REALITAS EMPIRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.