ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
- Authors
-
-
Khalilah Salsabila
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Puteri Annisa Amanah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Sesil Nur Hidayah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Anita Kamilah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor
-
- Keywords:
- Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung tanpa adanya pertemuan fisik antara para pihak. Kemudahan tersebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan jangkauan perdagangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum ketika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi yang ditawarkan dengan prestasi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Persoalan utamanya bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dapat memberikan kepastian ketika identitas pelaku usaha, informasi barang, mekanisme pengembalian, serta penyelesaian sengketa berada dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip transparansi, itikad baik, dan tanggung jawab pelaku usaha secara lebih konsisten agar kemudahan perdagangan digital tidak justru menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah.
- References
-
‘ADILAH, E. M. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MEKANISME RETUR BARANG PADA LAYANAN PLATFORM RETAIL DIGITAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
Adinata, I. M. D. W., & Putra, M. A. P. (2026). KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA), 4(9), 2–22.
Amfoni, O. (2025). Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 47–52.
Arkananta, M. R., & Samuel, R. (2026a). Kepastian Hukum Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 8(3), 1086–1096.
Arkananta, M. R., & Samuel, R. (2026b). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee (Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang). UNES Law Review, 8(3), 1086–1096.
Ayu, G., Apriliana, P., Dewi, P., Gde, D., Arini, D., & Made, N. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Perjanjian Jual Beli Baju oleh Pihak Perusahaan Konveksi. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 4730–4738.
Ayusari Chandraningtyas, S. (2023). AKIBAT HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI PINJAMAN ONLINE PADA E-COMMERCE. JURNAL INTERPRETASI HUKUM, 4(3), 750–759.
Bahaudin. (2026). JUAL BELI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PERSPEKTIF BA’I SALAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Mukhtar OS Desa Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur).
Dr. Bisma Putra Pratama., S.E., S.H., M. H., & Wira Okta Viana, S.H., M. H. (2025). Hukum Perlindungan Konsumen.
E, A. A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis, 1(1), 1–7.
Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK YANG TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. Notary Journal, 5(1), 1–21.
Erianto, F. C., Adyuanas, A., Syaharani, Z. P., Mulyana, D., & Thalib, S. R. (2025). Perlindungan Hak Konsumen E-Commerce Dalam Kasus Wanprestasi: Barang Tidak Sesuai Deskripsi Produk. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11, 275–283.
Fathoni, L. A., Siddiq, N. K., & Wardani, N. K. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital. JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE, 7(1), 99–112.
Fhatihah, F., & Adisti, N. T. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 6074–6082.
Hasan, Z., & Afifah, I. I. (2023). LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS. ADVANCES IN SOCIAL HUMANITIES RESEARCH, 1(5), 795–806.
Heng, R. J., & Lie, G. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS-BORDER PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(10), 3886–3899.
INDONESIA, P. R. (2024). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 190186.
Indonesia, R. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Louize, T., & Agustina, P. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Hukum, 1(2), 63–72.
Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum perlindungan konsumen.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Nurhandayani, Grace Measy Sobari, Adit Tia Ramadanu, Nandang Kusnadi, PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.