PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
- Authors
-
-
Dahlan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Supriatna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.
- References
-
1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.
7. Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132
8. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214
9. Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU& page=1& perPage=50& search=115%2FPUU-XXII%2F2024
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asti Ananta, Jelita, Rindu Davina Anisa Andari, Humaira Shalih Ammash, Aprisa Ruslan, NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.