Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Destu Andira
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Ari Teguh Persadanta Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Maulana Malik Tamrin
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Revy Ardhana Susanto
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pembinaan Narapidana, Residivisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, UU No. 22 Tahun 2022
- Abstract
- Artikel ini mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi program pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif mereduksi angka pengulangan tindak pidana (residivisme). Melalui pisau analisis hukum progresif dan kriminologi modern, pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif murni menuju reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menuntut perlakuan yang berpusat pada pemulihan mental serta penguasaan kecakapan hidup. Meskipun demikian, dinamika empiris memperlihatkan adanya kendala struktural yang masif, mulai dari masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana penunjang vokasional, hingga resistensi sosial berupa stigmatisasi pasca-bebas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan residivisme menghendaki penguatan asesmen risiko secara berkala, akselerasi program bimbingan lanjutan (aftercare), serta kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Modern dan Reintegrasi Sosial Narapidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 15(2), 112-129.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Tahanan dan Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Fitriani, E., & Raharjo, A. (2021). Efektivitas Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 45-60.
Hamzah, A. (2020). Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289-301.
Hariyanto, C. (2020). Dampak Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 175-192.
Kristiani, D., & Budiyanto, S. (2020). Implementasi Pembinaan Mental Kerohanian dalam Mengubah Pola Pikir Narapidana Residivis. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(1), 33-48.
Kusuma, M., & Wibisono, T. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pasca-Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 201-218.
Laksana, A. W., & Nugroho, S. (2021). Analisis Kriminologis Faktor Cause of Recidivism pada Mantan Narapidana. Jurnal Law & Justice, 6(1), 88-104.
Muladi, M. (2019). Hak Asasi Manusia, Politik Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugroho, A., & Rahayu, S. (2020). Stigmatisasi Sosial dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat. Jurnal Sosiologi Hukum, 8(2), 130-145.
Pratama, R., & Utami, I. A. (2022). Penerapan Risk and Needs Assessment dalam Penentuan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Criminal Law Studies, 4(2), 130-145.
Purwanto, H., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kendala Anggaran dan Fasilitas Vokasional pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Tata Kelola Hukum, 7(1), 62-78.
Raharjo, S., & Fitriani, D. (2022). Reorientasi Pembinaan Berbasis Criminogenic Needs untuk Mencegah Residivisme. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(2), 95-110.
Saleh, K. (2019). Prinsip Individualisasi Perlakuan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 512-530.
Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Model Lapas Industri Berbasis Sertifikasi Kompetensi Vokasional untuk Kemandirian WBP. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 8(2), 140-156.
Sudarto, S. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sujatno, A. (2018). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Cipta Manunggal.
Suryono, Y., & Wijaya, K. (2022). Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pokmas Lipas dalam Reintegrasi Sosial Eks-Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 22(1), 74-91.
Utami, P., & Pratama, A. (2021). Pentingnya Program Aftercare Bapas dalam Memutus Rantai Residivisme. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 50-65.
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa, KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.