Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Destu Andira
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Ari Teguh Persadanta Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Maulana Malik Tamrin
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Revy Ardhana Susanto
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pembinaan Narapidana, Residivisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, UU No. 22 Tahun 2022
- Abstract
- Artikel ini mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi program pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif mereduksi angka pengulangan tindak pidana (residivisme). Melalui pisau analisis hukum progresif dan kriminologi modern, pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif murni menuju reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menuntut perlakuan yang berpusat pada pemulihan mental serta penguasaan kecakapan hidup. Meskipun demikian, dinamika empiris memperlihatkan adanya kendala struktural yang masif, mulai dari masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana penunjang vokasional, hingga resistensi sosial berupa stigmatisasi pasca-bebas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan residivisme menghendaki penguatan asesmen risiko secara berkala, akselerasi program bimbingan lanjutan (aftercare), serta kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Modern dan Reintegrasi Sosial Narapidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 15(2), 112-129.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Tahanan dan Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Fitriani, E., & Raharjo, A. (2021). Efektivitas Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 45-60.
Hamzah, A. (2020). Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289-301.
Hariyanto, C. (2020). Dampak Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 175-192.
Kristiani, D., & Budiyanto, S. (2020). Implementasi Pembinaan Mental Kerohanian dalam Mengubah Pola Pikir Narapidana Residivis. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(1), 33-48.
Kusuma, M., & Wibisono, T. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pasca-Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 201-218.
Laksana, A. W., & Nugroho, S. (2021). Analisis Kriminologis Faktor Cause of Recidivism pada Mantan Narapidana. Jurnal Law & Justice, 6(1), 88-104.
Muladi, M. (2019). Hak Asasi Manusia, Politik Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugroho, A., & Rahayu, S. (2020). Stigmatisasi Sosial dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat. Jurnal Sosiologi Hukum, 8(2), 130-145.
Pratama, R., & Utami, I. A. (2022). Penerapan Risk and Needs Assessment dalam Penentuan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Criminal Law Studies, 4(2), 130-145.
Purwanto, H., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kendala Anggaran dan Fasilitas Vokasional pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Tata Kelola Hukum, 7(1), 62-78.
Raharjo, S., & Fitriani, D. (2022). Reorientasi Pembinaan Berbasis Criminogenic Needs untuk Mencegah Residivisme. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(2), 95-110.
Saleh, K. (2019). Prinsip Individualisasi Perlakuan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 512-530.
Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Model Lapas Industri Berbasis Sertifikasi Kompetensi Vokasional untuk Kemandirian WBP. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 8(2), 140-156.
Sudarto, S. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sujatno, A. (2018). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Cipta Manunggal.
Suryono, Y., & Wijaya, K. (2022). Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pokmas Lipas dalam Reintegrasi Sosial Eks-Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 22(1), 74-91.
Utami, P., & Pratama, A. (2021). Pentingnya Program Aftercare Bapas dalam Memutus Rantai Residivisme. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 50-65.
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arman, Nurhani Fithriah, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.