TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL

Authors
  • Silvana Alivia Fadillah

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Regina Sofia Ramadhani

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • M. Arrafi Rajata

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Armansyah Al-Ghifari

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • M. Athar Akbar

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
etika profesi, kepolisian, media sosial, pelindungan data pribadi, komunikasi publik
Abstract
Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas pelayanan dan komunikasi publik. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan keseimbangan antara keterbukaan, kerahasiaan, pelindungan data pribadi, netralitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan etika profesi kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial serta merumuskan strategi pengendaliannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen. Bahan kajian mencakup kode etik profesi Polri, ketentuan keterbukaan informasi, pelindungan data pribadi, asas praduga tak bersalah, serta sepuluh artikel jurnal ilmiah tentang komunikasi digital kepolisian. Analisis menghasilkan empat kelompok risiko: pengungkapan informasi operasional dan data pribadi tanpa dasar yang memadai; konflik kepentingan dalam pembentukan citra pribadi; keberpihakan politik dalam interaksi digital; dan komunikasi reaktif yang mendorong penghakiman melalui konten. Strategi yang diusulkan meliputi pedoman operasional berbasis risiko, pelatihan berbasis kasus, pengamanan data, koordinasi komunikasi, serta pemeriksaan pelanggaran secara proporsional. Kajian menegaskan bahwa popularitas digital tidak dapat menggantikan ukuran profesionalitas dan akuntabilitas. Kesimpulan bersifat normatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran tingkat pelanggaran atau efektivitas pengawasan di lapangan.
References

Albert Meijer dan Marcel Thaens. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023

Alistair Henry. (2024). Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and ‘Authentic’ Interaction. The British Journal of Criminology, 64(2), 452–467. https://doi.org/10.1093/bjc/azad036

Andrew Goldsmith. (2015). Disgracebook policing: Social media and the rise of police indiscretion. Policing and Society, 25(3), 249–267. https://doi.org/10.1080/10439463.2013.864653

Felipe Ramirez. (2018). Social media affordances in the context of police transparency: An analysis of the first public archive of police body camera videos. Journal of Applied Communication Research. https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1528622

James P. Walsh dan Christopher O’Connor. (2019). Social media and policing: A review of recent research. Sociology Compass, 13(1), e12648. https://doi.org/10.1111/soc4.12648

Jennifer L. Steele dan Nicole Blau. (2023). An Analysis of Police Department Crisis Communication via Social Media. Police Quarterly. https://doi.org/10.1177/10986111221150505

Liam Ralph. (2022). The dynamic nature of police legitimacy on social media. Policing and Society, 32(7), 817–831. https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493

Liam Ralph dan Paul Robinson. (2023). Assessing police social media practices through a democratic policing lens. International Journal of Police Science & Management. https://doi.org/10.1177/14613557231169391

Nigel G. Fielding. (2023). Police communications and social media. European Journal of Criminology, 20(1). https://doi.org/10.1177/1477370821998969

Stephan G. Grimmelikhuijsen dan Albert J. Meijer. (2015). Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?. Public Administration Review, 75(4), 598–607. https://doi.org/10.1111/puar.12378

Polri. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Zainudin Hasan. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6094

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

81-90 of 334

You may also start an advanced similarity search for this article.