TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL
- Authors
-
-
Silvana Alivia Fadillah
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Regina Sofia Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Arrafi Rajata
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Armansyah Al-Ghifari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Athar Akbar
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- etika profesi, kepolisian, media sosial, pelindungan data pribadi, komunikasi publik
- Abstract
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas pelayanan dan komunikasi publik. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan keseimbangan antara keterbukaan, kerahasiaan, pelindungan data pribadi, netralitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan etika profesi kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial serta merumuskan strategi pengendaliannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen. Bahan kajian mencakup kode etik profesi Polri, ketentuan keterbukaan informasi, pelindungan data pribadi, asas praduga tak bersalah, serta sepuluh artikel jurnal ilmiah tentang komunikasi digital kepolisian. Analisis menghasilkan empat kelompok risiko: pengungkapan informasi operasional dan data pribadi tanpa dasar yang memadai; konflik kepentingan dalam pembentukan citra pribadi; keberpihakan politik dalam interaksi digital; dan komunikasi reaktif yang mendorong penghakiman melalui konten. Strategi yang diusulkan meliputi pedoman operasional berbasis risiko, pelatihan berbasis kasus, pengamanan data, koordinasi komunikasi, serta pemeriksaan pelanggaran secara proporsional. Kajian menegaskan bahwa popularitas digital tidak dapat menggantikan ukuran profesionalitas dan akuntabilitas. Kesimpulan bersifat normatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran tingkat pelanggaran atau efektivitas pengawasan di lapangan.
- References
-
Albert Meijer dan Marcel Thaens. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023
Alistair Henry. (2024). Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and ‘Authentic’ Interaction. The British Journal of Criminology, 64(2), 452–467. https://doi.org/10.1093/bjc/azad036
Andrew Goldsmith. (2015). Disgracebook policing: Social media and the rise of police indiscretion. Policing and Society, 25(3), 249–267. https://doi.org/10.1080/10439463.2013.864653
Felipe Ramirez. (2018). Social media affordances in the context of police transparency: An analysis of the first public archive of police body camera videos. Journal of Applied Communication Research. https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1528622
James P. Walsh dan Christopher O’Connor. (2019). Social media and policing: A review of recent research. Sociology Compass, 13(1), e12648. https://doi.org/10.1111/soc4.12648
Jennifer L. Steele dan Nicole Blau. (2023). An Analysis of Police Department Crisis Communication via Social Media. Police Quarterly. https://doi.org/10.1177/10986111221150505
Liam Ralph. (2022). The dynamic nature of police legitimacy on social media. Policing and Society, 32(7), 817–831. https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493
Liam Ralph dan Paul Robinson. (2023). Assessing police social media practices through a democratic policing lens. International Journal of Police Science & Management. https://doi.org/10.1177/14613557231169391
Nigel G. Fielding. (2023). Police communications and social media. European Journal of Criminology, 20(1). https://doi.org/10.1177/1477370821998969
Stephan G. Grimmelikhuijsen dan Albert J. Meijer. (2015). Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?. Public Administration Review, 75(4), 598–607. https://doi.org/10.1111/puar.12378
Polri. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Zainudin Hasan. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.