Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Adat Matrilineal Dengan Adat Patrilineal
- Authors
-
-
Muhammad Azlya Izza Hafizh
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Jasmine Putri Justitia
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Luna Yustisia Maharani
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, matrilineal, patrilineal, perkawinan campuran, konflik norma
- Abstract
- Pluralisme sistem hukum waris adat di Indonesia menimbulkan persoalan dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal. Perbedaan prinsip kekerabatan, garis keturunan, serta sistem pewarisan berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, khususnya ketika keluarga masing-masing pihak menerapkan ketentuan adat yang berbeda. Penyelesaian melalui hukum adat dan musyawarah keluarga dapat menjadi alternatif, tetapi belum tentu menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak dan penguasaan harta peninggalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang mempertimbangkan hukum adat, hukum nasional, karakteristik harta peninggalan, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal serta mengkaji penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak tidak dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan salah satu sistem kekerabatan, melainkan perlu mempertimbangkan hubungan hukum anak dengan pewaris, asal-usul dan karakteristik harta peninggalan, serta ketentuan hukum yang relevan. Penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui identifikasi hukum yang berlaku, musyawarah keluarga, dan mekanisme peradilan apabila kesepakatan tidak tercapai. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris harus menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak anak, prinsip keadilan dan kesetaraan, serta kepastian hukum.
- References
-
Ahmad, M., & Rohman, A. N. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia. Journal of Law and Security Studies, 3(1), 89–104.
Dewi, N. T. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). Kajian hukum pewarisan harta benda terhadap anak perempuan yang sudah kawin dalam masyarakat hukum adat Bali. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(4).
Fitriatmoko, R. (2017). Praktik perkawinan campuran antar masyarakat adat di Kota Batam dan akibat hukumnya (Studi pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam) [Disertasi, Universitas Diponegoro].
Harita, J. (2025). Kedudukan hukum hak waris anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat. Jurnal Panah Hukum, 4(1), 204–219.
Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance law system: Considering the pluralism of customary law in Indonesia. Padjadjaran Journal of Law, 5(2).
Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir. Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 143–159.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103–111.
Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan (Penghormatan identitas budaya vs perkembangan zaman). Mimbar Hukum, 30(3), 436–447.
Nurhotma, N., Indrawadi, J., Fatmariza, F., & Putra, I. (2022). Kedudukan anak dalam perkawinan campuran suku Minangkabau dan suku Tapanuli di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur. Journal of Civic Education, 5(3), 301–309.
Sona, R. S., Agatha, A., Sari, N. P., & Indah, N. F. (2024). Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan suku Minangkabau ditinjau dari hukum waris adat. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 93–101.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhtar Zafarani Cahya Rimra, Ferry Ferdiansyah, Aryaduta Bagaswara R, PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELALUI MUSYAWARAH DAN MEDIASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Rahma Permatasari, Jens Thomos Gratya Sinaga, Nadhifa Rahmadhani, Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sandana Aura Lailil M, Selvy Regina Uly Artha R, Putri Elysia Zahirah, KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Wirna Hannum Harahap, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.