Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Darren Valencio
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Brigita Malika Namira A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Made Pika Amelia A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum
- Abstract
- Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
- References
-
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. Alinea Edumedia.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sudarto. (2007). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.