EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Aldi Kurniawan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vico Rayhananka Ihsan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Akhbar Karunia Ilahi
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rycho Alva Ridho Putra
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- References
-
ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1344
Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(3), 24–36. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9913
Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Lex Privatum, 11(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html
Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. Law Reform, 18(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477
Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Rechtens, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.377
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jitsa Alenta Maher Wibowo, Najwaa Kamiliya Sudirman, Luthfia Ramadhani, Darrel Aprilian Emerson Manullang, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMUKULAN MARIO DANDY TERHADAP DAVID OZORA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zelzian Fajrin, Safarudin, Dony Lamtua Simamora, Ginsyah Annisa Suherman, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.