EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Aldi Kurniawan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vico Rayhananka Ihsan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Akhbar Karunia Ilahi
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rycho Alva Ridho Putra
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- References
-
ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1344
Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(3), 24–36. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9913
Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Lex Privatum, 11(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html
Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. Law Reform, 18(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477
Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Rechtens, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.377
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jason Sevrin, Ridwanullah, Elsiana Boe Dao, KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.